Ada tanggung jawab negara untuk membangun kondisi yang memungkinkan hak-hak tersebut diwujudkan.
Di sisi lain, hak warga negara juga perlu berjalan bersama tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi.
Maka, ketika sarjana menganggur, persoalannya layak diperiksa dari dua arah: kesiapan individu dan kemampuan sistem menyediakan kesempatan.
Jadi, siapa yang harus berubah
Menurut saya, pertanyaan ini seharusnya tidak berhenti pada siapa yang salah. Kita perlu membicarakan siapa yang harus melakukan pembenahan.
Ada beberapa hal yang semestinya menjadi perhatian bersama
Pertama, perguruan tinggi harus berani mengevaluasi relevansi pendidikan.
Jangan hanya bangga dengan jumlah wisudawan, akreditasi, gedung kampus, dan banyaknya gelar akademik. Ukur juga sejauh mana lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan dunia kerja.
Kampus bukan sekadar tempat mencetak ijazah. Kampus harus menjadi tempat membangun kemampuan menghadapi kehidupan nyata.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat penciptaan pekerjaan produktif.
Program pelatihan kerja tentu penting. Namun, pelatihan saja tidak cukup jika kesempatan kerja tidak bertambah secara memadai.
Pemerintah perlu memperkuat industri, investasi produktif, UMKM, pemerataan lapangan kerja, serta hubungan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja.
Jangan sampai negara terus menghasilkan tenaga kerja terdidik, tetapi tidak cukup menyediakan ruang bagi keahlian mereka untuk berkembang.