Maka, persoalannya bukan hanya bagaimana menghasilkan lebih banyak sarjana, melainkan bagaimana menciptakan lebih banyak pekerjaan produktif yang membutuhkan keahlian mereka.
Sebab, negara tidak cukup hanya mendorong masyarakat agar berpendidikan tinggi. Negara juga perlu memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki hubungan nyata dengan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera.
UUD 1945: pekerjaan bukan sekadar urusan keberuntungan individu
Di sinilah persoalan pengangguran sarjana memiliki dimensi konstitusional.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan yang cukup jelas.
Pasal 27 ayat (2):
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28D ayat (2):
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Pasal 31 ayat (1)
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Sementara itu, Pasal 28C ayat (1) juga menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan serta teknologi.
Memang, hak atas pekerjaan tidak dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa negara harus menyediakan jabatan tertentu bagi setiap lulusan sarjana. Tidak pula berarti setiap orang berhak langsung memperoleh pekerjaan sesuai jurusannya.
Namun, konstitusi memberikan arah yang penting: pekerjaan yang layak, pendidikan, dan pengembangan diri bukan sekadar urusan keberuntungan masing-masing individu.