News, Opini  

Ketika Elite Berebut Panggung, Siapa Mengurus Persoalan Rakyat?

jatiminfo.id
Arif Budi Prasetya.

Dinamika politik Indonesia dalam beberapa hari terakhir menghadirkan rangkaian peristiwa yang sulit dipandang sebagai kejadian biasa. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon pengganti, memperlihatkan perubahan konstelasi kekuasaan di tingkat nasional. Pada saat bersamaan, persoalan karhutla, bencana alam, tekanan ekonomi masyarakat, dan dugaan tindakan represif terhadap mahasiswa masih menunggu penyelesaian serius.

Rangkaian peristiwa tersebut mengundang satu pertanyaan mendasar: ke mana perhatian negara diarahkan? Apakah energi politik lebih banyak terserap untuk mengelola persaingan dan konsolidasi elite, sementara kebutuhan masyarakat justru berada di pinggir agenda?

Sebagai akademisi Ilmu Komunikasi, saya melihat dinamika ini melalui tiga persoalan: siapa yang mengendalikan informasi, bagaimana kekuasaan dikomunikasikan kepada publik, dan sejauh mana agenda pemerintah tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.

READ -  Membakar Terang di Ujung Negeri: Ratusan Miliar untuk Solar, Tapi Keadilan Energi Gelap

Penyadapan Presiden dan Krisis Kepercayaan

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo merupakan persoalan serius karena menyentuh jantung keamanan negara. Empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Slamet Uliandi, dan Eko Hadi Santoso, menunjukkan bahwa perkara ini melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR, Kapolri menyebut adanya dugaan rantai perintah yang bermula dari Listyo Sigit, diteruskan melalui sejumlah pejabat, hingga hasil penyadapan dilaporkan kembali kepadanya.