News, Opini  

Ketika Elite Berebut Panggung, Siapa Mengurus Persoalan Rakyat?

jatiminfo.id
Arif Budi Prasetya.

Dalam negara demokratis, kritik merupakan bagian dari komunikasi politik yang sehat. Mahasiswa dan masyarakat memiliki hak menyampaikan keberatan terhadap kebijakan publik. Pemerintah boleh tidak sepakat dengan kritik tersebut, tetapi ketidaksetujuan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi melalui tindakan kekerasan. Aparat harus bekerja berdasarkan hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di sinilah komunikasi pemerintah diuji. Pemerintah tidak cukup hadir melalui pernyataan resmi, unggahan media sosial, atau narasi keberhasilan pembangunan. Pemerintah harus mampu mendengar suara yang tidak selalu menyenangkan bagi kekuasaan. Dalam kajian komunikasi, kemampuan mendengar dan merespons merupakan bagian penting dari komunikasi publik. Tanpa keterbukaan terhadap kritik, komunikasi pemerintah mudah berubah menjadi kegiatan membangun citra, bukan menyelesaikan persoalan.

READ -  Menginspirasi dari Hati, Rifa'i Guru SDN Telang 1 Sabet Juara 3 Lomba Guru Inspiratif

Mengembalikan Politik kepada Kepentingan Publik

Persoalan Indonesia hari ini bukan semata-mata tentang siapa yang menduduki jabatan tertentu atau siapa yang paling kuat dalam lingkaran kekuasaan. Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana kekuasaan digunakan dan kepada siapa kebijakan pemerintah dipertanggungjawabkan.

Kasus penyadapan harus dituntaskan secara transparan. Pengisian jabatan Wakil Presiden harus berlangsung sesuai konstitusi dan tidak mengabaikan prinsip keseimbangan kekuasaan. Penanganan bencana, karhutla, persoalan ekonomi, serta perlindungan kebebasan berpendapat harus memperoleh perhatian yang sama seriusnya dengan dinamika politik elite.