Presiden Prabowo memiliki momentum untuk menunjukkan bahwa kekuatan kepemimpinan tidak diukur dari seberapa jauh partai koalisi mengikuti keputusan, seberapa besar kendali berada di tangan Presiden, atau seberapa berhasil pemerintah mengelola pemberitaan. Kekuatan kepemimpinan justru terlihat dari kemampuan menyelesaikan persoalan publik, menjaga institusi tetap akuntabel, dan memastikan kritik tidak diperlakukan sebagai ancaman.
Menjelang 2029, masyarakat tentu akan menilai bukan hanya siapa yang berhasil membangun koalisi dan mengamankan posisi politik, melainkan siapa yang benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka. Sebab, demokrasi tidak boleh berhenti sebagai pertunjukan elite yang menarik perhatian media. Demokrasi harus hadir dalam kehidupan warga melalui keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan perlindungan yang nyata.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu terus diajukan kepada pemerintah sederhana: ketika para elite sibuk mengatur ulang peta kekuasaan, siapa yang sedang mengurus persoalan rakyat?
Penulis:
Arif Budi Prasetya, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya.

