Yang lebih berbahaya bukan hanya penyadapnya, melainkan penguasa informasi hasil sadapan
Inilah pertanyaan paling penting yang seharusnya menjadi pusat perhatian publik. Selama ini, perdebatan cenderung berputar pada siapa yang menyadap Presiden dan apa motifnya. Padahal, nilai strategis penyadapan justru terletak pada informasi yang berhasil dikumpulkan dan kemampuan pihak tertentu untuk menggunakannya.
Siapa pun yang menguasai hasil sadapan berpotensi memiliki akses terhadap informasi yang dapat memengaruhi keputusan politik dan hubungan kekuasaan. Jika informasi tersebut digunakan untuk menekan, mengendalikan, atau memengaruhi pejabat negara, penyadapan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang bekerja secara tersembunyi. Karena itu, penyidikan tidak cukup hanya mengungkap siapa yang mengoperasikan perangkat dan siapa yang memerintahkan penyadapan. Aparat juga harus menjawab ke mana hasilnya mengalir, siapa yang menerimanya, bagaimana informasi itu disimpan, dan apakah pernah digunakan untuk kepentingan tertentu.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi intelijen dan penyadapan oleh institusi negara. Mekanisme otorisasi, pencatatan akses, audit independen, perlindungan data, dan pertanggungjawaban pejabat harus menjadi bagian dari agenda pembenahan. Teknologi pengawasan tidak boleh berubah menjadi kekuasaan tanpa pengawasan.