Dampaknya dapat menjalar ke beberapa lapisan. Pertama, kepercayaan Presiden terhadap perangkat keamanan dan institusi negara dapat terganggu. Kedua, hubungan antarlembaga berpotensi mengalami ketegangan, terutama apabila penyidikan menyentuh struktur komando dan kewenangan institusi. Ketiga, informasi sensitif yang diperoleh secara ilegal dapat digunakan sebagai alat tekanan atau tawar-menawar politik. Keempat, kepercayaan publik terhadap kepolisian dan kemampuan negara melindungi informasi warga dapat mengalami kemunduran.
Associated Press bahkan melaporkan pengerahan hampir 21.000 personel militer di Jakarta, dengan 13.140 personel lain dalam status siaga. Namun, otoritas menyebut pengerahan tersebut sebagai langkah rutin keamanan nasional dan tidak mengaitkannya secara langsung dengan penyidikan kasus penyadapan. Fakta ini tetap memperlihatkan betapa sensitifnya situasi keamanan ketika skandal yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian berkembang menjadi perhatian nasional.
Siapa aktor utama di balik kasus ini?
Pertanyaan tersebut harus diajukan secara lebih luas. Apakah tiga tersangka yang telah diumumkan merupakan keseluruhan pihak yang terlibat, atau hanya bagian dari struktur pelaksanaan? Siapa yang memerintahkan penggunaan sistem LIMS? Siapa yang menentukan nomor mana yang harus dimasukkan? Siapa yang menguasai hasil sadapan? Dan yang paling penting, apakah terdapat pihak lain di luar struktur kepolisian yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut?