Bangkalan – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Pemuda Bangkalan (PPB) menyoroti pelaksanaan reses anggota DPR RI dari Partai Golkar, Eric Hermawan, di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI.
Mereka mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap pelaksanaan kewajiban reses serta transparansi penggunaan anggaran yang menyertainya.
Ketua DPC Perkumpulan Pemuda Bangkalan, Imam Buchori, mempertanyakan sejauh mana kegiatan reses telah dijalankan untuk menyerap aspirasi masyarakat selama Eric Hermawan menjabat sebagai wakil rakyat.
Menurut Imam, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen penting untuk memastikan suara masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat.
“Anggota DPR RI dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Jika kewajiban reses tidak dijalankan sebagaimana mestinya, bagaimana aspirasi masyarakat bisa terserap secara optimal?” tegasnya.
Ia menilai, keterbukaan mengenai pelaksanaan reses penting untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aspirasi dihimpun, ditindaklanjuti, serta bagaimana anggaran kegiatan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
“Kami meminta Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menelaah persoalan tersebut apabila terdapat indikasi pelanggaran etik dan bukti yang dapat diverifikasi,” tegasnya.
Dirinya juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) segera menindaklanjuti aspek penggunaan anggaran sesuai kewenangannya apabila ditemukan dasar pemeriksaan.