Bangkalan – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan gandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memvalidasi data yang objektif dan akurat.
Menjelang persiapan Sensus Ekonomi daerah 2026, DPRD Bangkalan menekankan pentingnya pelaksanaan Sensus untuk melibatkan tenaga lokal agar data yang dihasilkan riil perekonomian daerah.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi mengaku telah memanggil BPS untuk dilakukan validasi menjelang Sensus Ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Tak hanya itu, pihaknya meminta agar pendataan dilakukan secara maksimal dengan Kominfo sebagai sumber data daerah.
“Kita berharap ada kerja sama yang baik antara BPS dan Kominfo agar pendataan benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Rekrutmen petugas sensus juga kami dorong melibatkan masyarakat lokal Bangkalan yang memahami situasi di lapangan,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Ia menyampaikan banyaknya lulusan perguruan tinggi di Bangkalan yang belum terakomudir lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, Fathur Rosi berharap BPS dapat memprioritaskan mereka dalam rekrutmen petugas pendataan.
“Jika itu dilakukan, maka tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memberi peluang kerja bagi putra-putri daerah di Kabupaten Bangkalan,” terangnya.
Disisi lain, Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan PP Nomor 51 Tahun 1999.