Data hasil sensus menjadi dasar kebijakan ekonomi nasional, regional, hingga tingkat daerah. “Karena perannya sangat strategis, maka data yang diperoleh harus valid dan objektif. Mulai dari rekrutmen petugas Sensus harus selektif agar mereka yang turun benar-benar kompeten dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.
Tak hanya itu, politikus muda PDI Perjuangan itu juga menekankan, berdasarkan data BPS saat ini, tingkat perekonomian masyarakat Bangkalan berada di desil 1-5 dengan angka 18 persen, jauh di atas rata-rata nasional maupun Jawa Timur yang telah menurun hingga di bawah 10 persen.
Menurutnya, fakta ini menunjukkan perlunya pembaruan data yang lebih presisi agar kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Komisi I akan mengawal proses sensus mulai dari rekrutmen hingga pengolahan data. Kami ingin hasilnya kredibel sebagai data dasar pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan komitmen bersama DPRD, BPS, Kominfo, dan dukungan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi basis data akurat bagi arah pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.