Akademisi dapat membantu pemerintah memahami hubungan di antara berbagai persoalan tersebut. Peneliti lingkungan dapat menjelaskan karakteristik gambut dan risiko kebakaran. Ahli kebijakan publik dapat mengevaluasi efektivitas intervensi pemerintah. Sementara itu, ilmuwan komunikasi dapat mengkaji bagaimana informasi risiko diterima masyarakat, mengapa peringatan tertentu tidak diindahkan, dan bagaimana pesan pencegahan disampaikan agar mendorong perubahan perilaku. Peran terakhir ini sering kurang mendapat perhatian. Pemerintah dapat mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak membakar lahan, tetapi efektivitasnya bergantung pada konteks sosial, bahasa yang digunakan, saluran komunikasi, kepercayaan warga kepada pemerintah, dan alternatif yang tersedia bagi masyarakat untuk mengelola lahannya.
Pesan yang benar belum tentu menghasilkan tindakan yang diharapkan apabila pemerintah mengabaikan kondisi penerimanya. Karena itu, komunikasi risiko harus dibangun melalui dialog, pemahaman konteks lokal, dan keterlibatan masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran juga perlu diposisikan sebagai sumber pengetahuan mengenai kondisi lapangan, bukan sekadar sasaran sosialisasi.
Anggaran Harus Mengikuti Peta Kebutuhan
Persoalan berikutnya adalah penggunaan anggaran. Dalam penanganan bencana, besarnya dana dan banyaknya peralatan yang dikerahkan memang penting. Namun, besaran anggaran tidak otomatis menunjukkan ketepatan kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap alokasi dana menjawab kebutuhan yang teridentifikasi. Kawasan gambut dengan tingkat kerawanan tinggi, misalnya, membutuhkan strategi yang mempertimbangkan kondisi hidrologis, pemantauan titik panas, kesiapan personel, dan upaya pencegahan sejak sebelum musim rawan kebakaran. Kawasan lain mungkin memerlukan pendekatan berbeda sesuai karakteristik ekologis dan sosialnya.
