Lalu, bagaimana kita mempertemukan kisah tersebut dengan Gibran Rakabuming Raka? Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Keputusan tersebut menjadi peristiwa politik yang menyita perhatian publik. Dalam suratnya, ia menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan menyebut kepentingan bangsa serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sebagai pertimbangan. Pengunduran diri itu berlangsung di tengah kontroversi mengenai persyaratan pendidikan, perdebatan politik, dan tekanan terhadap posisinya sebagai wakil presiden.
Peristiwa tersebut tentu berbeda secara mendasar dengan kisah Selma Karamy. Selma berada dalam posisi perempuan yang kebebasannya dirampas oleh struktur patriarkal, sedangkan Gibran Rakabuming adalah seorang pejabat negara yang mengambil keputusan politik untuk meninggalkan jabatannya. Keduanya tidak dapat disamakan, apalagi ditempatkan sebagai korban dalam pengertian yang serupa. Namun, sastra memberi kita kesempatan untuk menggunakan metafora secara lebih luas. Kita dapat bertanya tentang apa yang sebenarnya membuat sayap manusia patah, bagaimana kekuasaan membentuk pilihan, dan sejauh mana seseorang memiliki kendali atas kehidupannya.
Dalam politik, jabatan sering kali dipahami sebagai sayap yang memungkinkan seseorang terbang lebih tinggi. Jabatan memberikan ruang untuk mengambil keputusan, menggerakkan kebijakan, dan memperoleh pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Namun, jabatan juga membawa beban yang tidak ringan. Ia bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah yang menuntut pertanggungjawaban. Seseorang mungkin memiliki sayap kekuasaan, tetapi tidak selalu memiliki langit yang lapang untuk menerbangkannya. Ada konstitusi, etika, kepentingan publik, sejarah, kritik masyarakat, dan berbagai kekuatan politik yang membatasi geraknya.