Kita juga perlu mengingat bahwa politik bukan sekadar persoalan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Politik menyangkut kehidupan banyak orang. Karena itu, jabatan publik tidak semestinya diperlakukan sebagai milik pribadi atau warisan keluarga. Ia merupakan mandat yang diberikan melalui mekanisme konstitusional dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Seseorang boleh memiliki nama besar, latar belakang keluarga, dan popularitas politik, tetapi semua itu tidak dengan sendirinya menjamin kualitas kepemimpinan. Dalam demokrasi, kepercayaan publik tidak dapat diwariskan seperti nama keluarga. Ia harus terus-menerus dibangun melalui kapasitas, integritas, dan tanggung jawab.
Mungkin kita dapat menarik satu pertanyaan lain dari kisah Selma: apakah manusia benar-benar bebas ketika pilihan-pilihannya dibentuk oleh kepentingan orang lain? Pertanyaan ini dapat dibawa ke dalam ruang politik. Seorang pejabat mungkin memiliki kewenangan formal, tetapi apakah seluruh keputusannya benar-benar lahir dari kehendak pribadi? Seberapa besar pengaruh partai, keluarga, kelompok kepentingan, konstitusi, dan tekanan masyarakat terhadap keputusan seorang pemimpin? Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming merupakan akibat dari satu faktor tertentu. Ia justru membuka ruang untuk memahami bahwa keputusan politik selalu berada dalam kelindan relasi kekuasaan yang kompleks.