Lebih jauh, Taufik menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya pelanggaran disiplin yang pada akhirnya merugikan pelayanan publik serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
“Saat ini masyarakat sedang menunggu keseriusan pemerintah daerah. Jangan sampai kasus ini berhenti pada klarifikasi semata. Publik menunggu langkah nyata, transparan, dan berkeadilan agar kepercayaan terhadap birokrasi tetap terjaga,” pungkasnya.