Ia bahkan menduga adanya kemungkinan masyarakat tertentu mendapatkan pelayanan lebih cepat karena memberikan uang. Namun, Ramli menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas dugaan yang muncul dari pengalaman dan pengamatannya selama berada di lokasi.
“Saya menduga pelayanan tergantung ada uang, cepat atau lambatnya pelayanan, dalam arti pungli. Ini tidak boleh dibiarkan supaya tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dugaan tersebut tentu membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak berwenang. Sebab, apabila benar terjadi pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan, persoalan tersebut bukan sekadar masalah pelayanan lambat, tetapi menyangkut integritas pelayanan publik.
“Saya berharap Disdukcapil Bangkalan tidak mengabaikan keluhan masyarakat dan segera melakukan evaluasi terhadap sistem antrean maupun kinerja petugas yang dinilai tidak profesional,” terang dia kepada media ini.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa pengurusan dokumen administrasi kependudukan pada prinsipnya tidak dipungut biaya, melainkan gratis tidak ada biaya sepeserpun.
“Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan, untuk pengurusan administrasi kependudukan itu semuanya gratis, apabila ada yang meminta-minta, laporkan kepada pihak berwenang,” pungkasnya.
Sementara itu, saat mengonfirmasi melalui via WhatsApp, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Utama Indrayana enggan memberikan penjelasan secara detail. Bahkan, pihaknya melempar ke Kepala Dinas Dispendukcapil Bangkalan, Bambang Setiawan.
