Ia menegaskan bahwa evaluasi data kesejahteraan masyarakat dilakukan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan pendamping PKH dan petugas operator.
Evaluasi tersebut membahas perkembangan program PKH, pembaruan data secara berkala, serta berbagai kendala yang menyebabkan warga sangat miskin justru tercatat memiliki desil tinggi.
Menurut Sahri Jaya, pembenahan data harus dilakukan secara bersama-sama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pemerintah hanya karena persoalan administrasi.
Pendamping PKH Kelurahan Kangenan, Faishal, menyampaikan bahwa pihak PLN telah melakukan pemblokiran terhadap data terkait. Namun, proses pengajuan perubahan desil membutuhkan waktu.
“Dari pihak PLN sudah diblokir. Paling cepat tiga bulan untuk pengajuan desil. DTSEN ini saling berkolaborasi, baik dari PLN, perbankan, perpajakan. Kalau satu saja tidak bekerja, maka datanya tidak akan selesai. Sama halnya dengan kelurahan, bagaimana seluruh stafnya bekerja sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa tidak terdata,” ungkap Faishal.
Sementara itu, salah satu warga penerima bantuan, Moh. Slamet Riyadi, warga Jalan Kanginan Gang II, menyampaikan rasa terima kasih kepada Lurah Kangenan atas perhatian dan bantuan yang diberikan.
Ia mengaku terbantu karena persoalan KWH meter listrik miliknya yang diduga digunakan oleh pihak lain kini telah mendapatkan tindak lanjut berupa pemblokiran dari pihak PLN.