Bupati juga menyampaikan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur melalui SK Nomor 100.3.3.1/533/013/2026 tanggal 18 Agustus 2026 yang menunjukkan sejumlah penilaian positif terhadap pelaksanaan APBD Pamekasan.
Salah satunya adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 12 kali berturut-turut.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya realisasi pendapatan daerah yang mencapai 96,83 persen serta masih adanya beberapa kegiatan yang realisasinya belum optimal.
“Catatan-catatan evaluasi tersebut akan segera kita tindaklanjuti, khususnya dalam menyusun perencanaan dan menentukan prioritas P-APBD tahun 2026 sehingga realisasi benar-benar sesuai target yang telah kita tetapkan bersama,” pungkas Bupati.