Nama Majapahit tidak hanya mengandung romantisme masa lalu, tetapi juga pelajaran tentang tata kelola pemerintahan yang visioner. Majapahit tidak menjadi besar hanya karena seremoni kejayaannya dibangun melalui pengelolaan sumber daya, kekuatan ekonomi, jaringan perdagangan, serta kemampuan menyatukan kepentingan masyarakat di bawah satu visi bersama. Ironis apabila hari ini kita justru lebih sibuk merayakan simbol-simbol kejayaan daripada membangun fondasi kesejahteraan yang nyata.
Bangkit seharusnya tidak diukur dari banyaknya festival, bangkit seharusnya tidak diukur dari ramainya panggung hiburan, bangkit juga tidak diukur dari banyaknya bangunan baru yang kemudian kehilangan fungsi sosialnya.
Bangkit berarti ketika pemuda tidak perlu pergi ke kota lain untuk mencari pekerjaan, bangkit berarti ketika UMKM memperoleh dukungan yang memadai, bangkit berarti ketika pendidikan menjadi semakin berkualitas, bangkit berarti ketika pelayanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bangkit berarti ketika APBD benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial.
Karena itu, evaluasi terhadap struktur belanja daerah bukanlah tindakan anti pemerintah sebaliknya, itu adalah bentuk kecintaan terhadap kota ini.
Mengurangi pemborosan birokrasi bukan ancaman bagi pemerintahan. Menghidupkan kembali aset-aset yang mangkrak bukan serangan politik.
Mendorong keberpihakan anggaran kepada rakyat bukan tindakan populis, itulah esensi demokrasi, itulah amanat konstitusi dan itulah kewajiban moral setiap warga negara yang mencintai daerahnya.