Jika anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk menopang struktur birokrasi daripada memperluas kemampuan rakyat, maka pembangunan kehilangan makna kemanusiaannya, ia berubah menjadi sekadar administrasi tanpa transformasi sosial.
David Easton, melalui teori sistem politiknya, menjelaskan bahwa pemerintah pada hakikatnya menerima tuntutan masyarakat (demands) dan mengubahnya menjadi kebijakan publik (outputs). Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai dan ruang ekonomi yang lebih luas.
Pertanyaannya adalah: apakah tuntutan-tuntutan tersebut benar-benar tercermin dalam prioritas APBD?.
Jika tidak, maka sistem politik perlahan kehilangan legitimasi moralnya. Legitimasi tidak dibangun hanya melalui kemenangan elektoral ataupun keberhasilan menjaga stabilitas birokrasi. Legitimasi dibangun melalui kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.
Sementara itu, Paulo Freire mengingatkan bahwa pembangunan harus bersifat dialogis. Rakyat bukan objek pembangunan rakyat adalah subjek pembangunan. Mereka berhak mengetahui mengapa suatu proyek dibangun, berhak mempertanyakan mengapa sebuah aset tidak berfungsi optimal, berhak meminta penjelasan ketika kebijakan yang diambil tampak menjauh dari kebutuhan mereka sehari-hari.
Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah, sebaliknya, transparansi adalah fondasi kepercayaan publik. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang anti kritik, melainkan pemerintah yang berani membuka data, menerima evaluasi, dan memperbaiki kesalahan kota Mojokerto memiliki warisan sejarah yang luar biasa besar.