Mereka hidup dari pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, lingkungan yang nyaman, serta pemerintah yang mampu mengelola anggaran secara bijaksana dan berpihak di sinilah persoalan APBD menjadi sangat penting untuk dibicarakan.
Berdasarkan struktur APBD Kota Mojokerto Tahun 2026, belanja pegawai dan belanja barang serta jasa mencapai sekitar 95,68 persen dari total APBD. Artinya, ruang fiskal yang tersedia untuk pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat menjadi sangat terbatas.
Jika angka tersebut benar adanya, maka kita patut bertanya: untuk siapa sesungguhnya APBD itu disusun? Apakah untuk menghidupi birokrasi? Ataukah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Negara, menurut Max Weber, membangun birokrasi sebagai instrumen rasional guna melayani kepentingan publik. Namun Weber juga mengingatkan tentang bahaya birokrasi yang berubah menjadi iron cage—sangkar besi yang pada akhirnya lebih sibuk mempertahankan dirinya sendiri daripada melayani masyarakat.
Ketika sebagian besar anggaran daerah habis untuk kebutuhan operasional pemerintahan, sementara ruang bagi program kerakyatan semakin menyempit, maka pertanyaan Weber menjadi relevan kembali: apakah birokrasi masih menjadi alat bagi rakyat, atau rakyat yang justru bekerja untuk menopang birokrasi?
Persoalan ini semakin diperparah oleh keberadaan berbagai aset daerah yang belum memberikan manfaat optimal. Di berbagai sudut kota, masyarakat menyaksikan bangunan-bangunan yang dibangun menggunakan uang rakyat tetapi belum sepenuhnya hidup sebagai pusat aktivitas publik. Ada yang sepi, ada yang kurang dimanfaatkan, bahkan ada pula yang perlahan berubah menjadi simbol kegagalan perencanaan pembangunan.