Bupati juga mengingatkan pentingnya menjadikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, 33, dan 34, sebagai pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, ketiga pasal tersebut memiliki makna penting, mulai dari jaminan pendidikan bagi seluruh warga negara, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemakmuran rakyat, hingga tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
“Semua pasal tersebut harus kita jadikan pedoman dan inspirasi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melaksanakannya adalah bagian dari semangat dan perjuangan para pahlawan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa semangat perjuangan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan.
“Karena kemajuan bangsa pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusianya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti sektor pendidikan sebagai salah satu kunci utama pembangunan manusia. Pendidikan dinilai mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi, membangun kemandirian, meningkatkan kualitas hidup, serta mempersiapkan generasi penerus bangsa.
Ia juga menegaskan bahwa berbagai program pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan, merupakan bagian dari upaya membangun masa depan bangsa.