Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan klarifikasi administratif. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh, penelusuran dokumen, serta audit terhadap setiap dugaan penyimpangan agar persoalan menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami mendesak agar aparat penegak hukum bersikap profesional dan independen dalam menindaklanjuti laporan maupun bukti yang nantinya disampaikan. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan,” ujar Yodika kepada media ini. Rabu, (11/11/2026).
Aksi tersebut diharapkan menjadi ruang kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.