Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Melalui ponsel, seseorang dapat berbagi kabar, mencari informasi, menyampaikan pendapat, hingga menawarkan barang dan jasa. Kemudahan ini membuat komunikasi berlangsung cepat, tetapi juga membuka peluang penyebaran informasi palsu dan penipuan. Karena itu, muncul pertanyaan: apakah pengguna media sosial sudah memahami tanggung jawab atas setiap informasi yang mereka sebarkan?
Masalahnya bukan hanya informasi yang keliru, melainkan juga kebiasaan membagikan unggahan tanpa memeriksa sumbernya. Ada pula pengguna yang menulis komentar ketika sedang marah, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Ruang digital memang memberi kesempatan luas untuk berbicara, tetapi kebebasan tersebut tidak berarti seseorang boleh mengabaikan kebenaran, kesopanan, dan hak orang lain.
Menurut saya, kesadaran hukum perlu menjadi bagian dari literasi digital. Pengguna tidak cukup hanya mampu mengoperasikan aplikasi atau mengenali fitur media sosial. Mereka juga perlu memahami bahwa aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan aturan tersebut mengingatkan bahwa penggunaan teknologi informasi juga berada dalam kerangka hukum yang berlaku.
Besarnya persoalan informasi palsu terlihat dari data Kementerian Komunikasi dan Digital yang diberitakan ANTARA pada 8 Januari 2025. Sepanjang 2024, kementerian mengidentifikasi dan mengklarifikasi 1.923 konten hoaks. Sebanyak 890 di antaranya termasuk kategori penipuan. Angka ini menunjukkan bahwa hoaks bukan sekadar kabar yang salah, tetapi dapat berkaitan dengan upaya merugikan masyarakat. Karena itu, memeriksa sumber, tanggal, konteks, dan kebenaran informasi sebelum membagikannya merupakan kebiasaan penting.