Ketua DPC Bangkalan LSM Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM), Tomi, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana di SDN Kraton 2.
“Tahun 2025 SDN Kraton 2 menghabiskan anggaran lebih dari Rp100 juta pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana. Tapi fakta di lapangan sangat berbeda. Plafon masih bolong, bangunan rusak masih banyak. APH dan Inspektorat harus audit total agar dugaan penyimpangan dana pendidikan ini terang-benderang,” tegas Tomi.
Menurutnya, dana pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi siswa, bukan justru meninggalkan bangunan rusak yang berpotensi membahayakan.
Kondisi SDN Kraton 2 kini menjadi sorotan serius. Besarnya anggaran yang diklaim terserap namun tidak terlihat hasil signifikan di lapangan dinilai menjadi alarm keras lemahnya pengawasan penggunaan dana pendidikan di Kabupaten Bangkalan.