Secara lebih mendalam, alih fungsi lahan maritim dan agraria di Bangkalan mengganggu relasi kosmis masyarakat Madura dengan alam. Industrialisasi poliester dan tekstil yang terkenal korosif terhadap lingkungan berpotensi merusak ekosistem pantai dan mencemari sumber air bawah tanah Pulau Madura yang bersifat karst dan rentan. Ketika nelayan tidak lagi bisa melaut karena pesisir diprivatisasi oleh Kawasan Industri Wiraraja, dan petani kehilangan lahan garam atau sawahnya, mereka mengalami alienasi eksistensial. Mereka kehilangan kemandirian ekonomi sebagai produsen mandiri dan diturunkan derajatnya menjadi sekadar sekrup kecil dalam mesin produksi global yang monoton, terasing dari produk yang mereka buat, dan terfragmentasi secara sosial dari komunitas asalnya.
Pada akhirnya, kesepakatan industri RI-Tiongkok di Madura ini menegaskan adanya krisis keadilannya prosedural dan pengakuan dalam pembangunan kontemporer. Sebab keadilan bukan sekadar tentang bagaimana hasil-hasil ekonomi didistribusikan, melainkan tentang siapa yang diakui sebagai subjek yang berdaulat dalam menentukan arah masa depannya sendiri. Ketika suara, kecemasan, dan pengetahuan lokal masyarakat Madura disisihkan oleh ambisi teknokratis untuk menyulap pulau tersebut menjadi magnet investasi baru, maka pembangunan telah berubah menjadi proyek pemandulan kemanusiaan.
Kerja sama ekonomi yang adil wajib menempatkan martabat manusia dan kelestarian ekosistem lokal sebagai batas absolut yang tidak boleh dilanggar oleh kalkulasi keuntungan sekecil apa pun. Tanpa adanya reorientasi pemikiran yang radikal dari sekadar pertumbuhan kuantitatif menuju penghormatan terhadap hak-hak eksistensial warga, industrialisasi Madura hanya akan menjadi babak baru dalam sejarah panjang penaklukan ruang hidup rakyat demi kejayaan kapitalisme global dan komplotan oligarki nasional maupun lokal.