Di sinilah letak cacat fundamental utilitarianisme kalkulatif, yang cenderung melegitimasi pengorbanan kaum minoritas demi kepuasan agregat mayoritas. Manifestasi nyata dari kegagalan etis ini terlihat ketika lahan pertanian produktif dan ruang hidup pesisir di Bangkalan dialihfungsikan menjadi kawasan pabrik terpadu. Pada titik tersebut, utilitas ekonomi yang dinikmati oleh korporasi dan negara sebenarnya dibayar mahal oleh hilangnya kedaulatan ruang, degradasi lingkungan, dan keterasingan sosial masyarakat adat Madura. Kasus ini membuktikan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi sekadar angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau volume investasi bilateral. Sebab, kebahagiaan semu yang dibangun di atas penderitaan struktural komunitas lokal pada dasarnya adalah bentuk ketidakadilan yang nyata.
Jika kita merujuk pada cara pandang John Stuart Mill tentang kualitas kesenangan (John Stuart Mill, Utilitarianism, 1861, yang membedakan antara kesenangan rendah/inderawi dan kesenangan tinggi/intelektual-spiritual dengan adagium terkenal bahwa lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas), utilitarianisme kasar yang diterapkan pemerintah telah gagal membedakan antara pemuasan material jangka pendek dan kebahagiaan eksistensial jangka panjang. Lapangan kerja padat karya yang dijanjikan sering kali menghasilkan “kesenangan rendah” (lower pleasures) berupa upah minimum yang habis untuk konsumsi harian.