Sementara itu, nilai-nilai luhur seperti ikatan batin dengan tanah leluhur, kemandirian subsisten, dan ketenangan hidup beragama bisa dihancurkan. Oleh sebab itu, mengorbankan hak fundamental warga Bangkalan demi menaikkan persentase pertumbuhan ekonomi nasional adalah bentuk tirani mayoritas agregat yang memperlakukan manusia bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai bahan bakar mesin kapitalisme.
Apabila kita menggeser paradigma berpikir pada teori justice as fairness dari John Rawls (A Theory of Justice, 1971), kerja sama internasional ini tampak gagal melewati ujian veil of ignorance (tirai ketidaktahuan). Kerangka Rawlsian menegaskan bahwa struktur masyarakat yang adil harus diatur sedemikian rupa melalui difference principle (prinsip perbedaan), di mana ketimpangan ekonomi hanya valid jika bekerja demi keuntungan kelompok yang paling tidak beruntung.
Dalam konteks pemindahan klaster manufaktur padat karya dari Guangdong dan Zhanjiang ke Madura, masyarakat lokal justru berpotensi diposisikan pada anak tangga terbawah dalam rantai nilai. Mereka rentan dieksploitasi sebagai buruh murah dengan upah minimum, sementara posisi manajerial, kendali teknologi, dan margin keuntungan terbesar tetap mengalir ke entitas kapitalis asing serta oligarki domestik.
Kemudian, ketimpangan struktural ini diperparah oleh asimetri informasi dan kuasa, di mana kesepakatan besar dirumuskan di ruang tertutup Jakarta dan China tanpa pelibatan partisipatif dari subjek terdampak. Di sinilah keadilan Rawlsian menuntut bahwa sebelum regulasi industri diketuk, posisi masyarakat paling rentan harus dijamin tidak semakin terpuruk-sebuah kondisi yang mustahil dipenuhi ketika logika akumulasi kapital yang agresif menjadi kekuatan tertinggi.