Secara kalkulatif-utilitarian, narasi resmi pemerintah menjanjikan pemerataan ekonomi Jawa Timur guna menyeimbangkan konsentrasi industri berat Petrokimia di Gresik, sekaligus memproyeksikan penciptaan lapangan kerja padat karya yang masif. Namun, ketika instrumentalisme ekonomi tersebut berhadapan dengan struktur sosial, budaya, dan ekologi masyarakat lokal, janji kemakmuran tersebut sering kali menyembunyikan ketidakadilan sistemik. Kebijakan ini mengorbankan hak-hak eksistensial komunitas demi akumulasi kapital makro, sebuah realitas objektif yang memicu perdebatan sengit tentang batas-batas keadilan pembangunan.
Perluasan perspektif terhadap realitas ini membongkar adanya kekerasan epistemik, di mana parameter kesejahteraan didefinisikan secara sepihak oleh teknokrat Jakarta dan korporasi asal Tiongkok. Madura, dalam imajinasi negara, direduksi menjadi sekadar “ruang kosong” yang terbelakang secara ekonomi dan sah untuk diintervensi. Logika ini menafikan bahwa Madura memiliki ekosistem sosial-ekonomi mandiri yang telah berakar selama berabad-abad. Pemaksaan transformasi dari corak agraris-maritim menjadi industrial-manufaktur bukan sekadar perubahan sektor mata pencaharian, melainkan sebuah disrupsi paksa terhadap ruang hidup ontologis masyarakat lokal demi memfasilitasi sirkulasi modal transnasional yang asing bagi mereka.
Bila kita menilai nota kesepahaman ini melalui sudut pandang utilitarianisme (Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789, yang menegaskan bahwa kesenangan dan rasa sakit adalah penguasa berdaulat yang mendikte tindakan manusia), kebijakan industrialisasi Madura sekilas memang tampak absah secara moral karena berorientasi pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness for the greatest number). Pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, serta integrasi Madura ke dalam rantai pasok global dipandang sebagai utilitas positif yang dapat mengangkat kesejahteraan material masyarakat yang selama ini berada di pinggiran gerak pembangunan nasional.