“Saya yakin N bukan pelaku tunggal. Ada pihak lain yang ikut terlibat,” katanya.
Di tingkat penyidikan, saksi bahkan menyebut adanya kedekatan antara teller dan Account Officer dalam proses penyerahan berkas kredit.
Secara hukum, Ibnu menilai perkara ini berpotensi masuk kategori penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP terbaru.
Meski mengapresiasi penetapan tersangka terhadap N, ia mengkritik minimnya pengembangan kasus oleh penyidik.
“Penanganan tidak boleh berhenti di satu orang. Harus diusut sampai tuntas,” tegasnya.
Setelah didesak, penyidik akhirnya menyatakan komitmen untuk mengembangkan perkara melalui pakta integritas.
Bagi Ibnu, kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan indikasi adanya sistem yang lemah—atau bahkan sengaja dibiarkan—hingga merugikan masyarakat, khususnya kelompok pensiunan yang rentan.