Di ruang-ruang kebijakan di Jakarta, masa depan energi Indonesia digambarkan dengan penuh optimisme. Transisi menuju energi bersih dipetakan, ketergantungan pada impor minyak dikritisi, dan efisiensi konsumsi bahan bakar bahkan masuk ke ranah kebijakan sosial seperti work from home (WFH). Narasi besar ini terdengar modern, strategis, dan sejalan dengan tuntutan zaman.
Namun, narasi itu seakan kehilangan relevansinya ketika kita menoleh ke wilayah kepulauan.
Di sana, listrik bukanlah sesuatu yang bisa dianggap pasti. Ia bukan layanan dasar yang stabil, melainkan hasil dari sebuah sistem mahal yang rapuh bergantung sepenuhnya pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang setiap hari membakar solar agar kehidupan tetap berjalan.
Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep adalah cermin paling jernih dari realitas ini. Untuk menjaga listrik menyala selama 24 jam, pembangkit di pulau tersebut diperkirakan mengonsumsi sekitar 30 ton solar per hari. Dengan harga solar industri yang berada di kisaran Rp14.200 per liter, biaya bahan bakar saja bisa melampaui Rp12 miliar setiap bulan.
Dalam setahun, angka itu melonjak hingga sekitar Rp136 miliar hanya untuk memastikan mesin diesel tetap berputar.
Namun biaya tersebut hanyalah sebagian dari keseluruhan beban yang harus ditanggung.
Distribusi bahan bakar ke wilayah kepulauan adalah persoalan tersendiri. Solar harus diangkut menggunakan kapal tanker, melewati jalur laut yang tidak selalu bersahabat, lalu didistribusikan kembali melalui jalur darat dengan infrastruktur terbatas. Rantai logistik ini tidak hanya kompleks, tetapi juga mahal.