Lebih problematis lagi, perubahan sistem evaluasi pendidikan dari Ujian Nasional ke Asesmen Nasional tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar. Alih-alih menjadi alat diagnosis yang kuat, asesmen tersebut seringkali dipahami secara administratif oleh sekolah, bukan sebagai instrumen refleksi pedagogis. Tanpa pendampingan yang serius dan berkelanjutan, perubahan ini hanya mengganti format tanpa menyentuh substansi pembelajaran di ruang kelas.
Kritik yang lebih tajam perlu diarahkan pada paradigma kebijakan yang terlalu berorientasi pada citra progresif, tetapi lemah dalam konsistensi dan keberlanjutan. Pendidikan dijadikan arena legitimasi politik jangka pendek, di mana setiap rezim atau kepemimpinan merasa perlu meninggalkan “warisan kebijakan” baru, tanpa memastikan apakah kebijakan sebelumnya telah berjalan efektif. Akibatnya, sistem pendidikan kehilangan stabilitas sesuatu yang justru krusial dalam pembangunan jangka panjang.
Di sisi lain, persoalan klasik seperti ketimpangan akses dan kualitas tetap belum tertangani secara serius. Data menunjukkan bahwa kesenjangan hasil belajar antara daerah maju dan tertinggal masih signifikan. Namun, alokasi anggaran dan intervensi kebijakan seringkali tidak proporsional terhadap tingkat kebutuhan. Retorika pemerataan digaungkan, tetapi distribusi sumber daya masih belum mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan undang-undang.