Sorotan juga mengarah pada pos pengembangan perpustakaan yang menyerap anggaran sebesar Rp11.469.000. Kepala sekolah mengklaim dana tersebut digunakan untuk pembelian buku. Namun, pernyataan itu berbanding terbalik dengan pengakuan salah satu wali murid.
“Anak saya tidak pernah menerima atau membawa pulang buku baru dari sekolah,” ujar wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Perbedaan antara laporan penggunaan anggaran dengan kondisi faktual di lapangan serta keterangan dari pihak terkait memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai rincian teknis pekerjaan maupun distribusi buku yang dimaksud.
Kasus ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang, termasuk dinas pendidikan dan aparat penegak hukum, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Jika terbukti terjadi penyimpangan, maka langkah tegas harus segera diambil demi menjaga integritas pengelolaan anggaran negara di sektor pendidikan.