Sementara itu, DPRD Kota Mojokerto menyatakan akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan APMP Jatim kepada pihak penggugat. Selain itu, DPRD juga akan mempertimbangkan berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut sebagai bagian dari fungsi penyaluran aspirasi masyarakat.
Mahmudi menegaskan bahwa seluruh gerakan yang dilakukan APMP Jatim, termasuk pengajuan RDP, tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak mana pun.
“Kami tidak ditunggangi pihak mana pun. Gerakan ini murni lahir dari kepedulian terhadap demokrasi dan transparansi birokrasi di Kota Mojokerto. Tujuan kami bukan membela pihak tertentu, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan melalui mekanisme yang benar,” tegasnya.
APMP Jatim berharap DPRD Kota Mojokerto dapat memfasilitasi RDP lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan dengan polemik tersebut agar masyarakat memperoleh penjelasan secara langsung dan komprehensif mengenai persoalan yang berkembang di ruang publik.