Flores – Direktorat Jenderal Pembedayaan melalui Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi Ramadhan NA mendorong penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Flores Timur dalam Lokakarya Multistakeholder Forum Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten Flores Timur yang berlangsung di Sunrise Hotel, Larantuka, Selasa (30/06/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi nonpemerintah (NGO), serta para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelindungan pekerja migran di Kabupaten Flores Timur.
Dalam sambutannya, Ramadhan menyoroti posisi Flores Timur sebagai salah satu kabupaten dengan angka penempatan pekerja migran yang tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya menuju Malaysia. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan kuat untuk membangun sistem pelindungan yang dimulai dari daerah asal.
“Gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia. Semangat itu harus menjadi fondasi dalam pelindungan pekerja migran, dimulai dari desa sebagai ruang pertama tempat masyarakat memperoleh informasi, layanan, dan pendampingan,” ujar Ramadhan.
Ia menambahkan bahwa pelindungan pekerja migran tidak dapat hanya berfokus pada penyelesaian persoalan ketika pekerja telah berada di luar negeri. Upaya pencegahan melalui edukasi, pendataan, serta penguatan tata kelola di tingkat desa dan pemerintah daerah merupakan langkah yang jauh lebih efektif untuk memastikan masyarakat bermigrasi secara aman dan prosedural.