APMP Jatim juga meminta DPRD Jawa Timur menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengkaji secara serius berbagai kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan MBG. Menurut organisasi tersebut, akumulasi korban yang mendekati seribu siswa merupakan fakta yang tidak boleh diabaikan oleh para pengambil kebijakan.
Selain mendorong penghentian program, APMP Jatim mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan ke program lain yang dinilai lebih aman, efektif, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi peserta didik.
Sebelumnya, puluhan siswa di Kabupaten Jember dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis. Kasus tersebut menambah daftar panjang insiden serupa yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur sejak program tersebut dilaksanakan.
APMP Jatim menegaskan akan terus mengawal isu tersebut dan mendorong adanya langkah konkret dari DPRD Jawa Timur maupun pemerintah terkait demi memastikan keselamatan anak-anak tidak menjadi korban dari pelaksanaan sebuah program publik.