Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi yang kesembilan kalinya diraih secara berturut-turut sejak 2016.
Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan konsistensi seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Anggota Keuangan Negara III BPK, Bapak Akhsanul Khaq, dengan opini WTP. Ini menjadi capaian yang ke-9 kali berturut-turut untuk laporan keuangan Kemendes PDT, dan ke-5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan Program TEKAD sejak 2020,” ujar Yandri dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025).
Yandri menekankan, hasil audit ini bukan sekadar penilaian administratif, tetapi juga bentuk kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah. Ia meminta seluruh jajaran Kemendes PDT untuk terus menjaga profesionalitas, independensi, dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu, Yandri memastikan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai rencana aksi yang telah disepakati. Monitoring tindak lanjut akan dilakukan secara berkala, sementara perbaikan tata kelola kinerja diupayakan selesai dalam waktu maksimal 60 hari setelah menerima LHP.
“Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK, termasuk melakukan perbaikan sistem agar pengelolaan dana desa semakin transparan dan akuntabel,” kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu.