Supriadi juga meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik secara nyata. Masyarakat yang terdampak, tokoh masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, serta kelompok-kelompok lokal dinilai perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat bukan sekadar memenuhi prosedur, melainkan bagian penting untuk memastikan pembangunan memiliki legitimasi sosial.
“Redistribusi kuasa dalam pembangunan harus dilakukan secara nyata. Jangan hanya masyarakat diminta menerima keputusan yang sudah jadi. Mereka harus diberi ruang untuk menyampaikan kekhawatiran, memberikan masukan, bahkan mempertanyakan kebijakan yang berpotensi memengaruhi ruang hidup mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengenai manfaat ekonomi yang akan diperoleh masyarakat Bangkalan dan Madura, termasuk peluang kerja, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, peluang usaha bagi UMKM, kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mekanisme perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah harus bisa menjawab secara konkret: masyarakat lokal mendapatkan apa, tenaga kerja lokal mendapatkan apa, pelaku UMKM mendapatkan apa, dan bagaimana lingkungan akan dilindungi. Jangan berhenti pada narasi investasi dan pertumbuhan ekonomi,” sambung Supriadi.
Supriadi menegaskan, pihaknya bukan menolak pembangunan maupun investasi. Namun, pembangunan harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, transparan, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.