Ia menyayangkan sikap pimpinan cabang yang dinilai hanya menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum, tanpa menyentuh aspek administratif dan etik internal.
“Ini bukan hanya soal pidana. Ada tanggung jawab administratif yang seharusnya diselesaikan di internal bank,” tegasnya.
Ibnu juga menyoroti dugaan kelalaian sejumlah pihak, mulai dari lemahnya pengawasan hingga pelanggaran prosedur dalam proses pencairan kredit.
Menurutnya, pencairan dana tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan berlapis, termasuk dari pimpinan cabang.
“Secara sistem, mereka pasti tahu. Tidak mungkin proses itu berjalan tanpa approval,” ujarnya.
Ia bahkan menduga adanya intervensi di internal, melibatkan beberapa lini seperti koordinator KUR, manajemen risiko, hingga unit Briguna.
Gaji Terus Terpotong, Dugaan Pelaku Lebih dari Satu
Hingga kini, korban masih harus menanggung beban potongan gaji pensiun sekitar Rp 1,2 juta per bulan dari total pinjaman yang berlangsung hingga 2032.
Kondisi ini memicu kemarahan keluarga korban
“Setiap bulan korban dirugikan, tapi tidak ada ketegasan. Ini yang membuat kami terus mengawal kasus ini,” kata Ibnu.
Ia juga mempertanyakan kemudahan pencairan kredit yang dinilai tidak lazim.
“Biasanya proses seperti ini melibatkan notaris dan prosedur ketat. Tapi ini bisa cair hanya dengan orang dalam bank,” ujarnya.
Ibnu meyakini, kasus ini tidak berdiri sendiri dan melibatkan lebih dari satu pihak.