Keempat program tersebut menyasar kebutuhan kompetensi hukum yang semakin beragam, mulai dari audit dan kepatuhan hukum, penyusunan kontrak, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
Jatim Dinilai Punya Potensi Besar
Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sertifikasi profesi hukum. Dengan 38 kabupaten/kota, aktivitas pemerintahan dan dunia usaha di Jawa Timur menciptakan kebutuhan terhadap SDM yang memiliki kompetensi di bidang legal audit, kontrak, mediasi, serta pengadaan.
Potensi tersebut juga diperkuat oleh besarnya ekosistem pendidikan tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam rilis kerja sama, terdapat 465 perguruan tinggi pada 2025, dengan jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta mencapai ratusan ribu.
Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan sertifikasi bagi mahasiswa maupun lulusan baru, khususnya melalui program yang dapat mendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan investasi Jawa Timur juga dinilai ikut meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga profesional yang memahami aspek hukum dalam aktivitas pemerintahan maupun bisnis.
Dalam rilis disebutkan, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2025 tumbuh 5,00 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen. Sementara secara kumulatif sepanjang 2025, ekonomi Jawa Timur disebut tumbuh 5,33 persen.