“Kalau pengisian jabatan definitif terus tertunda, masyarakat akan menilai seolah-olah ada kepentingan kelompok tertentu. Karena itu pemerintah harus membuktikan bahwa prosesnya berjalan transparan dan profesional,” katanya.
Ia menambahkan, apabila hingga akhir Juli tidak ada pelaksanaan mutasi dan rotasi secara menyeluruh, pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Taufiqurrahman, memastikan pemerintah sedang memproses pengisian jabatan yang kosong dan menargetkan pelaksanaannya pada Juli 2026.
“Yang harus diisi akan segera kita isi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan bulan Juli ini sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Sekda menegaskan bahwa proses pengisian jabatan eselon II, III, dan IV akan mengedepankan prinsip profesionalisme dengan mempertimbangkan bakat, kemampuan, dan kompetensi para aparatur sipil negara.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, M. Lutfi, menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui rapat pendapat yang dijadwalkan pada 8 Juli 2026.
“Rapat tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Apa yang disampaikan massa hari ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat yang perlu dijawab oleh pemerintah,” pungkasnya.