Pamekasan – Setelah menggelar aksi, sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) kembali mendesak DPRD Pamekasan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Senin (06/07/2026).
Kedatangan mereka selain mendesak transparansi penetapan pejabat di pemerintahan, mereka juga meminta Pemerintah segera melaksanakan rotasi dan mutasi jabatan secara menyeluruh.
Koordinator Lapangan aksi, Hendra, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi yang telah dilakukan sepekan sebelumnya. Menurutnya, hasil pertemuan menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong dalam bulan ini.
“Hasil pertemuan tadi, pengisian jabatan yang kosong akan dilaksanakan bulan Juli. Namun Sekda belum bisa memastikan apakah rotasi dan mutasi dilakukan secara serentak atau bertahap,” ujar Hendra.
Ia menegaskan, pihaknya berharap seluruh pengisian jabatan dilakukan secara bersamaan. Tidak hanya jabatan kepala sekolah, tetapi juga kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur rumah sakit, hingga 12 kepala puskesmas yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
“Semua harus dituntaskan bulan Juli ini. Jangan hanya sebagian, tetapi dilakukan secara serentak agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Hendra juga menyinggung isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan praktik jual beli jabatan. Menurutnya, pemerintah harus segera memberikan kepastian agar isu tersebut tidak semakin liar.