Pamekasan – Puluhan massa yang mengatasnamakan Suara Rakyat Untuk Pamekasan Sehat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (1/10/2026).
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah kritik terkait pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, khususnya persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta pendataan tingkat kesejahteraan atau desil.
Massa menilai masih terdapat masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan memperoleh akses pelayanan kesehatan akibat persoalan administrasi maupun status kepesertaan BPJS PBI.
Dalam orasinya, massa juga menyampaikan sejumlah kasus warga yang disebut mengalami kendala ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, massa mengklaim terdapat warga yang meninggal dunia yang mereka kaitkan dengan persoalan administrasi pelayanan kesehatan.
“Apakah kertas administrasi lebih berharga daripada nyawa?” teriak Iwank, salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Aksi tersebut kemudian mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Setelah berlangsung selama beberapa jam, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan menemui massa aksi bersama salah satu anggota DPRD Pamekasan dari Komisi I.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait pelayanan kesehatan masyarakat selama masa transisi menuju Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
Di penghujung aksi, Owner CV Jawara Internasional Djaya, Alfian, menyampaikan bahwa perjuangan massa bersama masyarakat Pamekasan telah membuahkan hasil dengan diterbitkannya surat edaran Bupati Pamekasan.
