Surabaya – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan. Solidaritas Aksi Rakyat Indonesia Jawa Timur (SATRIA JATIM) mendesak pemerintah menghentikan total pelaksanaan MBG dengan skema yang berjalan saat ini dan melakukan formulasi ulang terhadap sistem penyelenggaraannya.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) SATRIA JATIM bersama DPRD Provinsi Jawa Timur yang digelar di Ruang Rapat Komisi A DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026).
RDP dihadiri Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansah, anggota Komisi A Erick Komala, anggota Komisi C sekaligus Ketua Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardika, serta anggota Komisi E Suli Daim.
Dalam forum tersebut, SATRIA JATIM menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan MBG, terutama mengenai aspek keamanan pangan dan perlindungan terhadap penerima manfaat.
SATRIA JATIM menyebut kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG telah mencapai 2.644 korban. Angka tersebut dinilai menjadi persoalan serius yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan program.
Koordinator SATRIA JATIM, Mahmudi, mengatakan kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara mendasar skema MBG.
“Menurut kami, kelalaian sampai menelan korban ini sudah lebih dari cukup untuk menghentikan MBG. Bukan sekadar penghentian sementara, tetapi dihentikan total, kemudian pemerintah memformulasikan ulang skemanya.”