Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyusun strategi untuk menggelar poling publik yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pasalnya, dalam menentukan arah pembangunan kota, poling tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, poling publik ini menjadi wadah partisipasi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait wajah dan sistem Kota Surabaya ke depan. Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya ditentukan dari atas, tetapi harus berangkat dari keinginan masyarakat.
“Pembangunan Surabaya harus dimulai dari bawah, dari masyarakat. Warga ikut menentukan Surabaya mau dibawa ke arah mana pada 2026 dan seterusnya,” kata Eri.
Salah satu contoh isu yang akan dimasukkan dalam poling adalah persoalan parkir. Eri menyebut, Pemkot akan meminta pendapat warga apakah sistem parkir di Surabaya ke depan menggunakan digital non-tunai atau tetap mempertahankan pembayaran tunai.
Namun, Eri menegaskan poling publik tidak hanya membahas soal parkir. Berbagai aspek lain dalam tata kelola Kota Surabaya juga akan dimintakan pendapat masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan warga.
“Poling ini mencakup banyak hal. Tujuannya agar kebijakan yang dibuat betul-betul mencerminkan keinginan masyarakat Surabaya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun Surabaya secara gotong royong. Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk masa depan generasi mendatang.