“Kalau sudah bubar, lalu atas dasar apa gelar kebangsawanan bisa muncul lagi? Siapa yang berwenang? Ini jelas menabrak pranata adat dan trah kebangsawanan,” ujarnya.
Kai juga menyebut adanya dugaan bahwa gelar kehormatan tersebut diperoleh melalui transaksi tertentu.
“Meskipun saya tidak tahu siapa ‘makelar’ dan berapa nilainya, tapi saya yakin bukan bangsawan Madura yang seperti itu. Ini akal-akalan, bukan roso (rasa),” sindirnya.
Sementara itu, Bupati Lukman Hakim dalam sambutannya saat menerima gelar di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (23/10) malam, menyatakan bahwa penganugerahan tersebut merupakan simbol komitmen menjaga adat dan budaya lokal.
“Alhamdulillah, gelar kehormatan ini saya terima bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi sebagai bentuk komitmen kita bersama menjaga adat-budaya, persaudaraan, dan kemajuan Bangkalan,” ujarnya.
Namun, pernyataan itu dinilai kontradiktif oleh sejumlah pemerhati budaya. Mereka menilai, penerimaan gelar tanpa dasar keturunan justru mencerminkan ketidakhormatan terhadap sejarah dan akar budaya Bangkalan.
Penganugerahan yang semula diklaim sebagai simbol “sinergi budaya Nusantara” kini justru menjadi polemik di tengah tema “Berbenah dan Berbudaya” yang diusung pemerintah daerah.
“Bangkalan bukan panggung sandiwara adat. Kalau bicara budaya, jangan main di tataran simbol, tapi pahami akar sejarahnya. Karena darah leluhur tak akan pernah bisa dibeli.” tutup Kai dengan nada tegas.