Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Monitoring tersebut dilakukan selama dua hari dengan menyasar 12 SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Pamekasan, Jumat (4/9/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dalam pelaksanaannya, Bagian Perekonomian Setda Pamekasan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Sosial (Dinsos), serta instansi terkait lainnya.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Pamekasan, Sri Puji Harijani, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mencegah terjadinya praktik penimbunan.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dipengaruhi oleh adanya keterlambatan distribusi BBM dari Pertamina Patra Niaga Surabaya, yang bertepatan dengan meningkatnya permintaan pada Agustus 2026.
“Pada awal September ada keterlambatan distribusi dari Pertamina Patra Niaga Surabaya. Ditambah lonjakan permintaan naik di bulan Agustus. Beberapa SPBU pada akhir Agustus kuota solar dan pertalite sudah habis, sehingga konsumen menyerbu SPBU yang masih ada. Konsumen mulai panic buying,” jelas Sri Puji Harijani.