“Kalau mengacu pada pemerintah eksekutif, mereka jelas–ada pensiunan, ada tunjangan. Ini DPRD sebagai apa? P3K bukan, PNS juga bukan,” tegasnya.
Puncaknya, Safi melontarkan pernyataan yang memantik kontroversi.
“Kalau memang seperti itu, lebih baik DPRD bubarkan saja karena hanya membebani pemerintah,” katanya.
Kritik terbuka dari seorang rektor perguruan tinggi negeri terhadap lembaga legislatif daerah itu dinilai sebagai tamparan keras bagi DPRD Bangkalan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Bangkalan terkait pernyataan tersebut. Namun, diskursus mengenai peran, fungsi pengawasan, hingga relasi politik antara legislatif dan eksekutif dipastikan akan kembali menjadi sorotan publik pasca forum tersebut.