Pertama, LPKAN mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi. LPKAN juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola sejumlah program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kedua, LPKAN meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut dinilai sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia sehingga pemerataan akses, kualitas pelayanan, dan efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas.
LPKAN juga mendorong pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja, khususnya bagi lulusan baru, pekerja muda, dan pelaku UMKM. Menurut LPKAN, pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan sektor swasta agar penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Persoalan daya beli masyarakat turut menjadi perhatian LPKAN. Pemerintah diminta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tidak semakin terbebani oleh meningkatnya biaya hidup.
Di sektor perpajakan, LPKAN Indonesia menekankan pentingnya prinsip keadilan dan proporsionalitas. LPKAN menolak kebijakan perpajakan yang berpotensi memberikan beban berlebihan kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM.