Achsanul menegaskan, BI di bawah kepemimpinan baru tidak boleh hanya berfokus pada stabilitas jangka pendek dan respons terhadap dinamika pasar keuangan global.
Menurutnya, BI perlu memperkuat instrumen dan kebijakan makroprudensial agar perbankan lebih berani menyalurkan likuiditas kepada sektor riil, khususnya UMKM yang membutuhkan modal kerja.
Ia menilai keterbatasan akses pembiayaan dapat berdampak luas terhadap perekonomian. Ketika pelaku usaha kesulitan memperoleh modal, aktivitas produksi dan ekspansi usaha dapat terhambat. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” tegasnya.
Karena itu, Achsanul berharap kepemimpinan baru BI mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Kebijakan moneter, kata dia, perlu diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Jangan sampai kebijakan moneter hanya berhenti di pasar keuangan. Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari kemampuan sektor riil, terutama UMKM, untuk memperoleh pembiayaan dan berkembang,” pungkasnya.