Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan membangun sistem pelindungan yang dimulai dari tingkat daerah. Upaya ini diperkuat dengan integrasi data dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam “Pertemuan Validasi Kajian Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Tingkat Kabupaten/Kota” di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Pertemuan strategis ini merupakan hasil kolaborasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI bersama International Organization for Migration (IOM) Indonesia dan INFEST Yogyakarta.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Dr. M. Fachri, M.Si., menekankan bahwa Indonesia harus segera meninggalkan pola lama yang selama ini berfokus pada penanganan persoalan di hilir atau negara penempatan. Menurutnya, negara harus hadir sejak masyarakat mulai memutuskan untuk bekerja ke luar negeri.
“Kita sedang melakukan perubahan paradigma. Negara tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran ketika krisis terjadi. Negara harus hadir lebih awal, bahkan sejak dari desa. Pelindungan nasional tidak akan pernah berhasil apabila tata kelola di daerah tidak diperkuat,” tegas Dr. M. Fachri.
Di balik besarnya kontribusi PMI sebagai penggerak ekonomi keluarga dan penyumbang devisa, ia menyebutkan masih terdapat berbagai kerentanan sistemik. Kesenjangan kapasitas antardaerah, fragmentasi data, serta ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan rekrutmen ilegal masih menjadi tantangan nyata. Menghadapi hal itu, desa diposisikan sebagai ruang awal pencegahan melalui edukasi migrasi aman, sementara kabupaten/kota menjadi pusat layanan dan verifikasi.
“Risiko terbesar justru muncul jauh sebelum keberangkatan. Krisis lahir ketika informasi tidak tersedia, ketika literasi masyarakat rendah, dan ketika pengawasan di daerah belum optimal. Karena itu, pelindungan harus dimulai dari garis depan daerah,” ujarnya.
Sebagai fondasi pelindungan, Ditjen Pemberdayaan KP2MI membangun tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi penguatan tata kelola daerah, integrasi Satu Data Pekerja Migran Indonesia, serta penguatan pemberdayaan keluarga pekerja migran melalui optimalisasi remitansi sebagai investasi produktif.
“Kita tidak sedang membangun proyek jangka pendek. Kita sedang membangun sistem yang akan bekerja secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya bukan hanya melindungi pekerja migran, tetapi membangun ketahanan sosial dan ekonomi bangsa,” ungkapnya.
Terkait dengan agenda prioritas transformasi data, ia menggarisbawahi pentingnya data tunggal yang presisi sebagai instrumen utama negara. Perbedaan sumber data antarlembaga selama ini kerap membuat kebijakan kurang tepat sasaran.
“Data bukan sekadar angka administrasi. Data adalah instrumen negara untuk melindungi rakyatnya. Kebijakan yang baik harus lahir dari bukti, bukan dari asumsi,” kata Dr. M. Fachri.
Pertemuan lintas sektor ini turut melibatkan berbagai kementerian, BPS, ILO Indonesia, organisasi masyarakat sipil, hingga serikat pekerja, sebagai upaya bersama untuk mengakhiri ego sektoral dalam memberikan pelindungan utuh bagi PMI.
Menutup kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pemberdayaan mengajak seluruh pihak menjadikan momentum ini sebagai titik balik reformasi migrasi.
“Hari ini bukan akhir dari sebuah kajian. Hari ini adalah awal dari sebuah perubahan. Pelindungan dimulai dari daerah, diperkuat oleh data, dan diwujudkan melalui kolaborasi lintas batas. Ketika tiga pilar ini berdiri bersama, pekerja migran kita akan semakin berdaya dan Indonesia akan semakin bermartabat di mata dunia,” pungkasnya.